TARGET PENDAPATAN KABUPATEN MAGELANG TERCAPAI 98 Persen


Created At : 2018-03-29 00:00:00 Oleh : KRISNI MISYATI Berita / Artikel Dibaca : 296


Kota Mungkid.28/3/2018. Pjs. Bupati Magelang yang diwakili oleh Plt. Sekda Kabupaten Magelang Drs. Eko Triyono menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam agenda Sidang Paripurna DPRD.

Dalam Pidato Pengantar LKPJ Bupati yang dibacakan oleh Drs. Eko Triyono mengatakan bahwa Tahun 2017 merupakan tahap aktualisasi dengan tema “Infrastruktur untuk Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Serta Peningkatan Aksesibilitas” untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 ditandai dengan pengembangan infrastruktur yang akan berdampak positif terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing produk ekonomi, dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara garis besar laporan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2017 sebagai berikut :

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.357.201.309.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) terealisasi Rp 2.267.041.928.942,00  (dua triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) atau 96,18%.

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.840.739.361.778,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.451.441.154.742,00 (dua triliun empat ratus lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau 86,30%, dengan rincian sebagai berikut : (1) Belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp 1.586.610.636.000 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp_1.440.436.939.257,00 (satu triliun empat ratus empat puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 90,79%; (2)-Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp-1.254.128.725.778,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.011.004.215.485,00 (satu triliun sebelas milyar empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau 80,61%. “Realisasi APBD baik pendapatan maupun belanja ini merupakan angka un-audited, karena sampai dengan saat ini masih dalam proses audit BPK dan Inspektorat.” tambahnya.

Sementara untuk realisasi capaian kinerja fisik kegiatan  sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 92,43% dari target 95,90%. Capaian kinerja fisik ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,87%. Pada Tahun Anggaran 2017 Target  fisik tidak ditetapkan sebesar 100%, namun hanya 95,90%, karena terdapat  2 (dua) Paket Pekerjaan yang pelaksanaannya dengan tahun jamak yaitu Pembangunan Pasar Muntilan dan Pembangunan RSUD Tipe B.

Selain dari sumber dana APBD, Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2017 juga menerima berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN berupa Tugas Pembantuan (TP).

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 2 DIPA Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan total anggaran sebesar Rp 24.651.580.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).  Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 23.492.326.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 95,30% dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 dan prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017, berikut kami sampaikan capaian pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai berikut :

1.     Prioritas Pendidikan

Kebijakan pada Urusan Pendidikan diarahkan pada upaya (1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Anggaran pada urusan pendidikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 232.515.914.612,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 218.209.126.412,00 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus sembilan juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah)  atau 93,85%.

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2017 adalah sebesar 101,64 % (Sangat Tinggi). Indikator yang capaian kinerja tahunannya telah berhasil melampaui target yaitu  (1) APK PAUD; (2) Angka Melek Huruf; (3) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; (4) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; (5) APS SMA/MA/SMK; (6) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; (7) AL SMA/SMK/MA; (8) Guru Memenuhi Kualifikasi SD/D4; (9) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs; (10) AM SMP/MTs ke SMU/SMK/MA; (11) Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP SD/SDLB/MI; (12) Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs.

Pada Tahun 2017, Guna menunjang peningkatan kualitas mutu pendidikan Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan proses pengadaan buku ilmu pengetahuan umum (buku koleksi perpustakaan) yang dialokasikan ke 256 sekolah (SD dan SMP) di Kabupaten Magelang, pengadaan alat olah raga dan pengadaan alat kesenian.

2.     Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada Urusan Kesehatan diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan; (3) Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat; dan (4) Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Anggaran pada urusan kesehatan sebesar Rp 301.697.408.061,00 (tiga ratus satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh satu rupiah)  dengan realisasi sebesar Rp 206.071.120.569,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)  atau 68,30%.

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2017 adalah 112,03% (sangat tinggi). Dari 10 Indikator kinerja 9 indikator telah berhasil memenuhi target dalam RPJMD tahun 2017, yaitu: (1) Angka Kematian Ibu; (2) Persentase Balita Gizi Buruk; (3) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup; (4) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; (5) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); (6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; (7) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; (8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;  serta (9) Cakupan kunjungan bayi. Indikator tersebut juga telah memenuhi target pada akhir periode RPJMD.

Guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan antara lain : Revitalisasi  RSUD Muntilan, Pembangunan Puskesmas Kajoran 2, Pembangunan Puskesmas Candimulyo dan  Pembangunan RSUD Type B.

3.     Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Untuk prioritas penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp 9.160.247.400,00 (sembilan milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 12,42%, angka ini menurun 0,25% dari tahun 2016 yaitu sebesar 12,67%.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

4.     Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada Pengembangan Agribisnis yang berdaya saing melalui pengembangan sumber daya pertanian.

Anggaran pada urusan pertanian di tahun 2017 adalah sebesar Rp  28.335.264.698,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.699.400.105,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus lima rupiah) atau 69.52%.

Capaian Kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2017 adalah sebesar 94,24% (sangat  tinggi). Beberapa indikator kinerja yang berhasil memenuhi target di antaranya: (1) Produktivitas Padi; (2) Produksi Padi; (3) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan  Terhadap PDRB; (4) Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB;  (5) Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB; (6) Cakupan Bina Kelompok Petani; (7) Sapi potong; (8) Kerbau; (9) Itik; (10) Sapi perah; (11) Daging.

Upaya pengembangan sumber daya pertanian pada tahun 2017 antara lain : Fasilitasi Bantuan kepada Petani Cabai, Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah, Pengadaan Alat-alat pertanian serta Pembangunan Dam Parit.

Berikutnya, untuk Bidang Pariwisata, pelaksanaan urusan pariwisata untuk mencapai sasaran strategis adalah semakin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah.

Anggaran untuk mendukung capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 9.337.302.850,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi Rp 6.279.800.103,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu seratus tiga rupiah) atau 67,25%.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2017 adalah sebesar 66,98% (Sedang). Pembangunan infrastruktur dalam bidang pariwisata antara lain : Penataan Daya Tarik Wisata Candi Selogriyo dan Penataan Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi Mendut.

Pembangunan infrastruktur dalam bidang Industri Kecil dan menengah antara lain melalui pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional salah satunya Pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan Gedung  KUKM Center, Pembangunan PKL Mertoyudan Corner, Pembangunan Rest Area PKL Banjarnegoro.

5.     Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik

Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada (1) Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi; (2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan; dan (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Anggaran pada Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 sebesar Rp  286.478.589.813,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 246.754.977.006,00 (dua ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah)  atau 84,93%.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 adalah 114,80% (Sangat tinggi). Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 720,32 km, atau 73,63%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2016, dimana panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 670,33 km, atau 68,52% dari total panjang jalan kabupaten.

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan infrastruktur publik antara  lain : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan; (2) Pembangunan daerah irigasi; (3) Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; (4) Pembangunan Gedung Perkantoran; (5) Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah.

6.     Prioritas Lingkungan Hidup

Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi, dan konservasi.

Anggaran pada urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 sebesar Rp 37.851.480.188,00  (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 25.715.003.773,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 67,94%.

Keberhasilan kinerja pada program proritas lingkungan hidup terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja: (1) Persentase penanganan sampah; (2) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air; (3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL; (4) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk; (5) Jumlah daya tampung TPS (m3).

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah sebesar 137,14% (sangat tinggi). Semua indikator kinerja capaiannya melebihi target.

Keberhasilan kinerja pada program proritas lingkungan hidup diwujudkan dengan sebuah prestasi nyata yaitu diraihnya Piala Adipura untuk pertama kalinya bagi Kabupaten Magelang, yang merupakan penghargaan bergengsi bidang kebersihan dan diberikan langsung oleh Presiden.

Sebagai upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui  penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air, pada tahun 2017 telah diwujudkan dengan pembangunan SPAM di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang, antara lain: SPAM Desa Sawangargo di Kecamatan Salaman, SPAM Desa Sidomulyo, Kecamatan Secang, SPAM Dusun Sugihan, Tepis, Wanadri Desa Donomulyo Kecamatan Secang, SPAM Desa Sutopati Kecamatan Kajoran.

7.     Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada Tahun 2017 fokus pembangunan sebagai  berikut : (1) Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian; (2) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; (3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Anggaran pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.570.989.930,00 (enam puluh milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 50.347.005.236,00 (lima puluh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 83,12%.

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebesar 83,40% (baik).

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang meningkatkan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D)  dan peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil Penilaian maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2017 yaitu 3,07 atau terdefinisi.

8.     Prioritas Keamanan, Ketertiban, dan Siaga Bencana.

Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; (3) Perlindungan masyarakat; dan (4) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana.

Anggaran pada Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri  pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.737.261.880.00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.046.605.315,00 (delapan milyar empat puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau 92,10%.

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2017 adalah sebesar 90,83% (Tinggi). Indikator kinerja yang berhasil memenuhi target di antaranya: (1) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;  dan (2) Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.

Pada tahun 2017, pembangunan difokuskan pada fasilitasi desa bersaudara (sister village), pengembangan desa tangguh bencana, pembangunan tempat evakuasi akhir (TEA) dan peningkatan jalur evakuasi. humassetwan.

GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara