Persetujuan Raperda Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Dalam Sidang Paripurna tanggal 23 April 2018 telah disetujui Raperda Perubahan kedua Perda no. 10/2013 tentang retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Perda tersebut merupakan sebuah aturan yang akan mengatur retribusi menara telekomunikasi yang ada pada saat ini dan masa mendatang sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk itu diharapkan agar pada implementasi dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, penataan dan pengendalian oleh Pemda berdasarkan pada pemanfaatan tata ruang daerah dalam melakukan penataan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang. Perda ini juga mempunyai fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan penataan ruang kawasan strategis kabupaten sekaligus memberikan kejelasan atas penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Menara telekomunikasi merupakan sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah guna menunjang kelancaran komunikasi dengan menggunakan telepon seluler. Dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut diperlukan pemanfaatan ruang yang disediakan oleh Pemda. Pemanfaatan ruang di daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi harus selaras dengan aspek tata ruang, keamanan serta kepentingan umum. Untuk menjaga keselarasan pemanfaatan ruang dengan aspek-aspek tersebut diperlukan pengendalian dan pengawasan dari Pemda. Sesuai ketentuan pasal 152 UU no. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan hanya untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dan adanya SE Dirjen Perimbangan Keuangan  Kementrian Keuangan RI no. S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu diubah.humassetwan.