A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/web/application/controllers/Home.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd040/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/web/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/web/application/controllers/Home.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd040/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Paripurna Persetujuan Tiga Buah Raperda


Created At : 2018-07-04 00:00:00 Oleh : KRISNI MISYATI Berita / Artikel Dibaca : 52

Dalam Sidang Paripurna DPRD senin 2 juni 2018 disetujui 3 Raperda yang telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah, antara lain :
1.    Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
2.    Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
3.    Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Bupati mengatakan dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mengatur denda administrasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan maupun catatan sipil. Tambahan ketentuan mengenai hak akses dan pemanfaatan Data Penduduk dalam Rancangan Peraturan Daerah akan memberikan pedoman yang jelas dalam proses pemberian izin hak akses dan izin pemanfaatan data penduduk bagi Lembaga Pengguna yaitu Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata merupakan pedoman bagi penyelenggaraan 13 (tiga belas) jenis usaha pariwisata di Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perizinan usaha pariwisata, jam operasional usaha pariwisata, standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata serta hak, kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata akan memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan usaha pariwisata. “Pelaku usaha pariwisata dapat saling bersaing untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Dengan perkembangan usaha pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.” Tambah Bupati.humassetwan.

GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara