Kota Mungkid.21/10/2017. DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang setujui APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan dalam Agenda Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magelang, Drs. Soeharno, MM.
Juru Bicara Badan Anggaran Budi Supriyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.2.357.201.309.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah Rp. 310.175.426.000,00
Dana Perimbangan Rp. 1.481.018.307.000,00
Lain-lain Penerimaan yang sah Rp. 566.007.576.000,00
Jumlah pendapatan Rp. 2.357.201.309.000,00
Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.840.739.361.778,00 dengan perincian sebagai berikut :
Belanja Tidak langsung :
Belanja Pegawai Rp. 970.405.188.000,00
Belanja Bunga Rp. 0,00
Belanja Subsidi Rp. 0,00
Belanja Hibah Rp. 40.398.045.000,00
Belanja Bantuan Sosial Rp. 44.312.614.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp. 13.864.124.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp. 484.358.997.000,00
Belanja Tidak terduga Rp. 33.271.668.000,00
Jumlah
Belanja Langsung
Belanja Pegawai Rp. 97.460.216.022,00
Belanja Barang dan jasa Rp. 491.298.233.484,00
Belanja Modal Rp. 665.370.276.272,00
Jumlah Rp. 1.254.128.725.778,00
Jumlah Belanja Rp. 2.840.739.361.778,00
Surplus/divisit (Rp. 483.538.052.778,00)
Perubahan Pembiayaan
Penerimaan Daerah Rp. 521.563.594.864,00
Pengeluaran Daerah Rp. 38.025.542.086,00
Pembiayaan Netto Rp. 483.538.052.778,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00
Masih dalam laporannya, Budi mengatakan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan perubahan sebagaimana hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dengan TAPD tersebut di atas dan berharap Raperda tersebut dapat segera ditetapkan setelah dilakukan perbaikan atas evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, dengan saran-saran sebagai berikut :
Terkait dengan pembahasan APBD, Pemerintah Daerah agar mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memperhatikan waktu pembahasannya.
Badan Anggaran memandang, perlunya perencanaan yang lebih matang, lebih cermat dan lebih baik terhadap seluruh penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Badan Anggaran meminta dan mengingatkan agar seluruh belanja yang bersifat rutin dan wajib sudah harus dianggarkan pada penetapan APBD di awal tahun berjalan.
Jumlah anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini sangat besar, yang didalamnya terdapat banyak anggaran yang dipakai untuk pengadaan baliho sebagai media informasi, namun demikian Badan Anggaran minta kepada eksekutif agar baliho-baliho dimaksud tidak dimanfaatkan sebagai ajang berpolitik.
Badan Anggaran sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melestarikan kebudayaan daerah, salah satu contohnya - wayang, yang dalam hal ini dibeayai dengan APBD. Namun demikian Badan Anggaran minta agar pementasan wayang dimaksud tidak dimanfaatkan sebagai ajang berpolitik.
Kemajuan dalam bidang teknologi menjanjikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, lancar dan tidak berbeaya tinggi. Upaya pemerintah daerah untuk mengaktifkan program Smart City perlu mendapatkan apresiasi, namun demikian Badan Anggaran minta kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mempersiapkan data-data pendukungnya secara lengkap, benar, dan up to date, dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan program tersebut tidak mengecewakan masyarakat.
Kalibening belum ada tanggapan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Obyek wisata tersebut merupakan salah satu tujuan rekreasi masyarakat yang sangat dirindukan, sementara sudah lama permasalahan Obyek Wisata Kalibening tidak kunjung selesai. Sampai kapankah permasalahan atas mangkraknya obyek dimaksud.humassetwan.